Mediasurabaya.com - Pemerintah Kota (Pemkot Surabaya) telah menyerahkan dana sebesar Rp 114 miliar kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kelancaran proses demokrasi di Surabaya dan mendukung pelaksanaan Pilkada yang berkualitas.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol Surabaya), Maria Theresia Ekawati Rahayu, menjelaskan bahwa dasar penyerahan dana tersebut adalah Naskah Perjanjian Dana Hibah (NPHD) Pilkada 2024. "Pemkot Surabaya telah menyerahkan dana hibah Pilkada 2024 kepada KPU dengan nilai Rp 114,551 miliar," kata Maria saat dikonfirmasi melalui telepon, Rabu (31/7/2024). Maria menambahkan bahwa dana hibah untuk pelaksanaan Pilkada Surabaya tersebut dicairkan dalam dua tahap: pertama pada tahun 2023 sebesar Rp 51,382 miliar, dan tahap kedua pada tahun 2024 sebesar Rp 63,169 miliar.
"(Penyerahannya) langsung ditransfer ke rekening KPU. Selain itu, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) juga sudah menerima anggaran sebesar Rp 32,6 miliar, serta pengamanan sekitar Rp 20 miliar," jelasnya. Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai keperluan terkait pengawasan dan pengamanan jalannya Pilkada, memastikan semua berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan bebas dari kecurangan.
Sekretaris KPU Surabaya, Titus Saptadi, turut membenarkan bahwa pihaknya telah menerima seluruh dana hibah dengan total nilai Rp 114,551 miliar dari Pemkot Surabaya. "Total keseluruhan sudah kami terima. Pencairan pertama sebesar Rp 51,382 miliar pada 1 Desember 2023, dan pencairan kedua sebesar Rp 63,169 miliar pada 20 Juni 2024," kata Titus.
Lebih lanjut, Titus mengungkapkan bahwa dana hibah tersebut akan digunakan untuk berbagai kebutuhan operasional selama Pilkada. Dana ini mencakup biaya operasional selama tahapan pemilihan, operasional badan adhoc, honorarium bagi petugas pemilu, penyediaan logistik pemilu, pelatihan bagi petugas pemilu, sosialisasi kepada masyarakat, serta upaya pengawasan dan evaluasi proses pemilihan. Dengan adanya dana ini, diharapkan pelaksanaan Pilkada dapat berjalan lancar dan demokratis, memberikan ruang bagi masyarakat untuk memilih pemimpin daerah yang terbaik.
"Dana ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap tahapan Pilkada dapat terlaksana dengan baik. Mulai dari persiapan logistik, pelaksanaan pemungutan suara, hingga pengawasan dan keamanan. Kami sangat berterima kasih kepada Pemkot Surabaya atas dukungan dana ini," tambah Titus. Dukungan finansial ini memungkinkan KPU untuk mengantisipasi berbagai kendala yang mungkin muncul, baik teknis maupun non-teknis, selama proses Pilkada berlangsung.
Dengan dukungan finansial yang kuat, Surabaya berharap dapat menyelenggarakan Pilkada yang sukses, transparan, dan akuntabel. Partisipasi aktif masyarakat juga diharapkan untuk menjaga kelancaran dan ketertiban proses demokrasi ini. Selain itu, dengan dana yang mencukupi, KPU dapat menjalankan berbagai program edukasi politik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam Pilkada, serta memastikan bahwa setiap suara dihitung dengan jujur dan adil.
Pemerintah Kota Surabaya terus berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan Pilkada yang bersih dan efektif, mengingat pentingnya pemilihan kepala daerah dalam menentukan arah pembangunan dan kemajuan kota. Dengan kolaborasi yang baik antara Pemkot, KPU, Bawaslu, dan masyarakat, diharapkan Pilkada 2024 dapat menjadi contoh pelaksanaan demokrasi yang baik di Indonesia.
