Ketua Umum Seknas Advokat Indonesia Lantik Pengurus DPD & DPC Se Jatim Seknas Advokat Indonesia


SURABAYA ,- Sabtu (13/01/2018) siang, Ketua Umum (Ketum) Seknas Advokat Indonesia Sandi Situngkir melantik Pengurus DPD & DPC Se Jatim (Jawa Timur) Seknas Advokat Indonesia, di Ballroom Caesar Palace lantai 24 Hotel Garden Palace Jl. Yos Sudarso Kota Surabaya.

Dengan mengusung tema "Peranan Seknas Advokat Indonesia Guna Menciptakan Masyarakat Sadar Hukum Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 Guna Siap Menghadapi Pilkada Serentak Tahun 2018 Di Jawa Timur", dihadiri kurang lebih 250 Orang peserta Seknas Advokat Jatim.

Dalam sambutan Dewan Pertimbangan Presiden Mayjen Pol ( Purn ) Drs. Sidarto Danusubroto, bahwa para pendiri bangsa dengan bijak, sejak proklamasi kemerdekaan 1945 mendirikan Indonesia sebagai negara kebangsaan yang pro keberagaman dengan dasar pancasila, pondasi dasar inilah yang terbukti Indonesia bertahan selama 72 tahun.

Kita sekarang memasuki era post - truth era dimana batas antara kebohongan dan kebenaran sulit dibedakan. Orang lebih memperhatikan frekuensi ketimbang isi. Impresi mengalahkan substansi. Berita palsu yang bombastis lebih berkesan dan tersimpan di memori orang ketimbang berita normatif yang lebih berisi.

Kebohongan dalam bentuk Hoax, berita palsu dan propaganda bukan saja membahayakan keselamatan atau reputasi pribadi melainkan juga kehidupan berbangsa bernegara secara lebih luas.
Kebohongan anti Islam, komunis dan pro asing dapat menimbulkan gesekan horizontal yang bisa bereskalasi menjadi benturan Horizontal, traumatis dan menyakitkan. 

Berturut-turut juga disampaikan dalam sambutannya, Ketua Umum DPP Seknas Advokat Indonesia menyampaikan, para Advokat kebangsaan diharapkan dapat turut serta bersama - sama menghadapi bahaya  yang ditimbulkan hoax, berita palsu dan propaganda.

Sebagai advokat saudara - saudara diharapkan mampu membela hak-hak hukum mereka yang menjadi korban kebohongan yang terstruktur dan sistematis, baik orang biasa maupun pejabat negara.
Advokat kebangsaan juga harus berperan aktif mensosialisasikan betapa kebohongan di media sosial, online maupun konvensional dapat dipidanakan sesuai aturan perundangan yang berlaku UU ITE pasal 28 ayat 1 berbunyi setiap orang yang dengan sengaja dan atau tanpa hak menyebarkan berita bohong menyesatkan ancaman bisa terkena pidana maksimal enam tahun dan denda maksimal 1 milyar.

Tahun 2018 adalah tahun politik, yang mana lawan politik akan melakukan segala cara untuk menjatuhkan Jokowi melalui Hoax, berita palsu dan propaganda. Apabila tidak dilakukan tindakan hukum, maka semua yang disebarkan bisa menjadi kepercayaan dan pengetahuan umum dan berakibat fatal bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kampanye Hitam diberbagai media dengan balutan sentiment agama dikawatirkan bertambah marak. Para Advokat harus bergerak secara aktif dan terorganisir untuk membela kebenaran dan rongrongan kebohongan struktural sistematis yang bukan saja mendiskreditkan Presiden, namun juga memecah belah bangsa.

Selanjutnya, disela-sela acara dilakukan penyerahan Cinderamata dari Deputi Bidang Politik Dalam Negeri Kemenkopolhukam kepada Dewan Pertimbangan Presiden RI (Republik Indonesia).

Kemudian diisi dengan acara Talk Show & Diskusi, dengan pembicara Mayjen TNI Andri TU Soetarno S.E, M.D.S (Deputi Bidang Politik Dalam Negeri Kemenkopolhukam), Prof. Drs. Sadjijono S.H. (Guru besar Universitas Bhayangkari Surabaya), Sandi Situngkir (Ketua Umum DPP Seknas Advokat Indonesia).

Dalam acara Talk show, diharapkan dalam menghadapi Pilkada/Pemilu, setiap warga negara yang memilih menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun dengan apapun. Dalam melaksanakan haknya setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

Kepada para pemilih, bahwa pesta demokrasi bukan ajang mencari musuh tetapi lebih menghargai perbedaan pilihan diantara kita dan yang tidak kalah penting lagi adalah membangun kerjasama dengan Gakmundu (Penegakan Hukum Terpadu), terutama pada aparat terkait untuk bertindak tegas tanpa pandang bulu jika sudah terjadi tindakan pidana. Mengharap dalam  Pilkada serentak di Provinsi Jatim bisa berjalan dengan aman, lancar dan kondusif.
  
Hadir dalam acara Pelantikan tersebut, diantaranya meliputi Dewan Pertimbangan Presiden RI (Mayjen Pol. Purn Drs. Sidarto Danusutomo), Deputi Bidang Politik Dalam Negeri Kemenkopolhukam Mayjen TNI Andri TU Soetarno S.E, M.D.S., Kasgartap III/Surabaya Brigjen TNI Marinir Widodo Dwi Purwanto, Ketua Umum DPP Seknas Advokat Indonesia Sandi Situngkir, Ketua DPD Seknas Advokat Jatim Palti Simatupang, Bupati Trenggalek Emil Dardak, Ketua DPC Se Jatim, Guru besar Universitas Bhayangkari Surabaya Prof. Drs. Sadjijono S.H.


[/Dik]
[full-post]

seknas advokat indonesia